Beli Roti atau Beli Apartemen Bos? Rame Banget

Surabaya, CocoNotes - Padatnya pengunjung event pemilihan unit Westown View yang diselenggarakan di Grand City Ballroom Level 4 dan Diamond...

Rental Surabaya
Showing posts with label Negara Hukum. Show all posts
Showing posts with label Negara Hukum. Show all posts

November 7, 2014

Good Governance - Karena bukan Warung Tegal

Surabaya, CocoNotes - Good governance atau tata kelola yang baik mulai didengungkan di dunia seiring dengan kisah sedih Enron. Ketidakterbukaan dan ketidakwajaran dalam pengelolaan perusahaan menjadikan sulitnya pihak principal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pihak agent. Akhirnya, sulit untuk mendapatkan responsibilitas perusahaan untuk mencapai akuntabilitas perusahaan. 
Kredibilitas agent pun mulai dipertanyakan. Bisa jadi, ada ketidakmandirian pihak agent dalam mengelola perusahaan. Artinya, ada pihak-pihak yang saling 'menggelitik' dan 'berbisik' dalam setiap proses dan pengambilan keputusan manajerialnya. Nah, itu di perusahaan.

Pic. by Nur Muh, Mojokerto, 28/9/2014
Good Governance memang telah digaungkan untuk mencapai kinerja yang spektakuler dari sebuah perusahaan. Karena di dalamnya terdapat serangkaian prinsip dan organ yang ditujukan untuk memudahkan supervisi dan monitoring (bombastis banget ini ya ...), serta pengendalian manajemen. 

Mengapa? 
Karena, dalam teori keagenan (Agency Theory) disebutkan bahwa antara agent dan principal akan selalu terjadi perbedaan kepentingan dan harapan. Nah, daripada nantinya menimbulkan mosi tidak percaya dari principal dan stakeholder lainnya atau aksi protes 'ngambek' dari manajemen, lebih baik diantisipasi jauh-jauh hari.
Karena, jikalau sudah sampai ada mosi tidak percaya dan aksi model 'ngambek', bisa malah menimbulkan agency cost yang tinggi dan agency problem yang memanas. Itulah mengapa terus digalakkan penerapan Good Governance di perusahaan.
Di Indonesia, prinsip Good Governance itu diwajibkan untuk diimplementasikan di BUMN, yang dibuktikan dengan dimasukkannya konsep dan prinsip Good Governance dalam UU No 19/2003 tentang BUMN. 

Nah, apa sih prinsip Good Governance? 
Prinsip Good Governance dalam UU tersebut disampaikan pada pada penjelasan pasal 5 ayat (3), yaitu: 
  1. Transparansi (Transparancy), artinya ya transparan, kelihatan dari luar gitu (jangan mbayangkan yang tidak-tidak ya ...). Transparan itu ya kaya kaca gitu lo, bening. Jadi apa yang ada di dalam bisa terlihat dari luar, walaupun kita tidak masuk ke dalamnya. Macam etalase kali ya .... 
  2. Kemandirian (Independency), artinya ya merdeka, bebas. Namanya juga independen, ya bebas dari pengaruh dan bisikan tetangga laaa.... Setiap keputusan diambil sesuai dengan proporsinya, bukan karena ada bisikan dari bibi, tante, ibu, paman, pak dhe, dan sebagainya ... 
  3. Pertanggungjawaban (Responsibility), artinya responsibel, bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan. Apanya? Ya kinerjanya laaa. Setiap putusan dan implementasi implikasinya ya harus dapat dipertanggungjawabkan. Itulah makanya, dalam operasionalnya, ada sisdur (sistem prosedur), ada dasar hukum, ada aturan-aturan penjelas, dan sebagainya, yang memudahkan bagaimana pertanggungjawaban kinerja dapat dilakukan dengan mudah. Yaaa... Biar tidak ada mosi tidak percaya atau adegan ngambek sambil nangis-nangis segala. Begituuu ... 
  4. Akuntabilitas (Accountability), artinya ya akuntabel, berkinerja bagus, aplikatif, integratif, kredibel. Kalau yang ini ya, yang kinerjanya bagus dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi, misi, target, buget (maksudnya anggaran....) biar ndak bikin kaget khalayak, publik, dan principal. Atau bahkan si agent sendiri hehheheh.... 
  5. Kewajaran (Fairness), artinya wajar. Tidak neko-neko, tidak 'sakkarepe dhewe'. Yaa... sesuai sajalah dengan kebutuhan, kepentingan, harapan shareholders dan stakeholders. Sesuai dengan kepentingan dan harapan Agent .... 
Dari prinsip-prinsip tersebut terlihat bahwa Good Governance itu semacam, pagar, rambu-rambu yang mengatur keseimbangan tata kelola yang baik. Ya... namanya juga GOOD kan artinya baik....

Selanjutnya, ternyata Good Governance itu bisa diterapkan pada lembaga pemerintahan lo. Pastinya termasuk negara. Karena menurut Profesor Yusril Ihza Mahendra yang pakar hukum itu, tata kelola negara itu beda dengan tata kelola rumah tangga atau warung tegal. 
La iya laaa. 
Kalau rumah tangga kan principalnya dia sendiri, agentnya juga dia sendiri. Paling-paling dampaknya juga omelan istri dan tangisan anak-anak (Tapi yang ini juga tidak boleh diremehkan lo ya, tata kelola rumah tangga yang baik juga dibutuhkan untuk kesehatan bangsa ...).

Nah, terkait dengan tata kelola pemerintahan dan lembaganya, maka Good Governance ini selain merunut teori Negara Hukum (karena ternyata Indonesia adalah Rechsstaat - kata UUD '45 lo ya), teori Keagenan, juga merunut perkembangan teori New Public Management dan New Public Service. Maksudnya, lembaga pemerintahan juga punya tanggung jawab secara moral dan etika terhadap rakyat. 
So, penerapan prinsip Good Governance yang lima di atas, bisa diimplimentasikan dan HARUS. Biar rakyat senang, pemegang tampuk pemerintahan pun tenang. Tidak takut dihujat dan didemo rakyat. Dan, pastinya tidak takut ada mosi tidak percaya dan hinaan, serta tidak lagi ada organ negara yang Ngambek lagi ...

November 2, 2014

Suara Rakyat, Bukan Suara Aristokrat Birokrat

Surabaya, CocoNotes - Rakyat Indonesia memang sangat banyak dan besar. 250 juta penduduk. Sangat banyak bukan? Jika dalam sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan seorang anak saja bisa terjadi perbedaan, apalagi dalam sebuah negara yang sedemikian besar dan terdiri atas pulau-pulau. 

Tidak salah jika para pendiri negara ini membuat semboyan Bhineka Tunggal Ika. Kemudian juga menyusun Dasar Negara Pancasila, demi tercapainya keserasian dalam hidup berbangsa dan bernegara yang damai dan tetap merdeka. Merdeka secara sosial dan merdeka secara fisik. 
Sungguh, the founding fathers bangsa ini telah sedemikian cerdas dan smart dalam membawa bangsa ini. Dan mewanti-wanti untuk jangan lupa sejarah. Karena sejarah memberi hikmah dan fatwa. Untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan beliau-beliau semata. 

Fakta hebat saat ini adalah kembalinya suara rakyat, suara yang pernah terbungkam karena tradisi kini mulai bersuara. Ya, sejak digulirkannya era reformasi bersamaan dengan tumbangnya era orde baru, rakyat mulai kembali bisa bersuara tanpa takut ditangkap, istilahnya wkatu itu disebut dengan 'Petrus'. 
So, jika rakyat tidak puas dengan kinerja aparat pemerintah maupun siapa saja, maka dengan mudah menyuarakannya. Terutama dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, penggunaan internet yang 'merajalela' maka rakyat pun semakin mudah untuk menyampaikan uneg-unegnya. Seperti juga yang dulu disampaikan oleh Vita Hutagalung yang mengkritisi kegiatan dan hobby Ibu Ani Susilo Bambang Yudoyono melalui 'surat cinta'nya waktu itu (sebagai pengingat, nih ada juga Link yang terkait). 

Nah, bagaimana pula negara mengaturnya. Dengan Hukum. Itulah maka dikeluarkan UU ITE agar tertib bersosmed ria. Dengan demikian, tidak perlu lagi merasa takut jika rakyat bersuara. Lagipula, bangsa Indonesia yang kental dengan budaya timur yang santun dan toleran, tidak akan bersuara melebihi batas. Masih ada tata krama dan kalimat-kalimat halus yang sarkastik paradoks yang digunakan untuk menghina dan mengkritisi. Nah, jika yang dikritisi dan disindir tidak merasa, maka berdemolah akhirnya. Maka budaya 'carok' pun siap untuk maju. Uuuu .. hui.... Ahemmm ... 
Reog Ponorogo (Pic. by Nur Muhammad, 28 September 2014, Mojokerto)
Sekali lagi, tidak perlu membungkam suara rakyat. Suara rakyat diperlukan untuk banyak hal. Keluhan, kritikan, dan hujatan adalah informasi yang disampaikan oleh rakyat. Itu adalah suara mereka. Suara itu pastinya juga diperlukan untuk mengantar mereka-mereka menuju kursi-kursi empuk di singgasana nan megah. Dan, jika ada satu dua suara rakyat yang kurang dan tidak berkenan di hati pejabat, maka memang seperti itulah suara rakyat. Karena mereka adalah rakyat, bukan aristokrat birokrat ....

December 17, 2013

Antara Korupsi, Hukum, dan Bangsa yang Santun

(doc. pribadi/pic. by Admin)
Surabaya, CocoNotes - Pertanyaan kritis bisa jadi dilontarkan oleh masyarakat akibat kegeregetannya terhadap praktik korupsi, ketika melihat adanya penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di beberapa negara, sementara di Indonesia cenderung terjadi pemaafan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor.
"Jika beberapa negara di Asia seperti China, Thailand, Vietnam, dan Singapura menerapkan hukuman mati bagi koruptor, lantas mengapa di Indonesia belum?".
Mengapa demikian? 
Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang santun, ramah, dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi. 
Sudah bukan rahasia lagi bahwa negara Indonesia terkenal sebagai negara yang ramah dan murah senyum. Itu pula alasan yang sering disampaikan oleh para turis mancanegara mengapa mereka senang berkunjung ke Indonesia. Selain terpesona akan keindahan panorama Indonesia, mereka juga terkesan dengan keramahan penduduk Indonesia. Bahkan tak jarang sampai jatuh hati dengan para gadis Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan pernikahan.

Indonesia juga merupakan negara yang memiliki rasa toleransi yang tinggi, sehingga lebih mudah memberikan toleransi atas perbedaan perilaku, sikap, dan lain-lain. Termasuk toleransi terhadap penyimpangan yang dilakukan pelaku pidana dengan asumsi pelaku memiliki hak untuk berubah dan memperbaiki diri.

Tapi Indonesia adalah Negara Hukum Bukan?
Memang, Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus ditegakkan dengan tegas. Jadi, jika Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan bahwa koruptor harus dihukum mati, pasti hukum itu akan ditegakkan.

Tetapi dalam teori pemidanaan pun, ada tiga jenis pemidanaan yang bisa diterapkan. Retributif, distributif, dan restoratif.
Jika dalam teori retributif, hukuman atau sanksi diberikan sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam teori distributif, sanksi diberikan kepada pelaku tindak pidana dan diiringi dengan adanya rehabilitasi bagi pelaku. Dengan adanya rehabilitasi maka diharapkan ada proses penyadaran bagi pelaku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, dalam restoratif, sanksi diberikan kepada pelaku dengan mempertimbangkan hak-hak pelaku sebagai warga negara. Di mana dalam restoratif, korban dan masyarakat turut terlibat dalam proses pemberian sanksi, sehingga diharapkan semua pihak, baik pelaku, korban yang notabene adalah masyarakat dan negara, bisa terpenuhi hak-haknya.

Melihat adanya rasa jengkel di masyarakat terhadap perilaku koruptor maka implementasi restoratif terhadap pidana korupsi rasanya belum bisa diterapkan di Indonesia. Pilihan tengah yang terpilih adalah rehabilitasi selama masa pemberian hukuman

CocoGress