Kemacetan dan Kebijakan Penggunaan Sepeda Motor

Surabaya, CocoNotes - Jakarta, Kota Metropolitan, memang identik dengan kemacetan. Berita kemacetan di ibu kota negara ini sudah menjadi hal biasa. Ibaratnya, jika tidak macet, maka bukan Jakarta namanya. Kemacetan tersebut semakin parah di musim hujan, karena selain banyaknya kendaraan, penyebab macet adalah genangan air dan sepeda motor (Republika Online, 2013).

Seiring dengan bertambahnya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, kini kemacetan sudah bukan lagi hanya ditemukan di Jakarta. Beberapa kota besar seperti Surabaya, Medan, dan Bali juga mengalami hal serupa. Penyebabnya, selain meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, sepeda motor juga dianggap sebagai biang kemacetan.

(pic by. Admin)

Selama ini, sepeda motor memang dianggap sebagai biang keruwetan di jalan raya, karena pengendara sepeda motor seringkali menyelinap di sela-sela kendaraan besar di jalan raya. Kebiasaan berkendara seperti itu memang membahayakan diri sendiri dan orang lain, karena jika sampai terjadi persinggungan sedikit saja, maka akibatnya akan sangat fatal.

Di sisi lain, pengguna sepeda motor juga tidak bisa dipersalahkan dengan kondisi tersebut. Sebagai kendaraan alternatif yang murah dan fleksibel, sepeda motor merupakan kendaraan pilihan warga. Fleksibilitas dan harga yang terjangkau tersebut mengakibatkan penggunaan sepeda motor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, penggunaan sepeda motor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 misalnya, jumlah sepeda motor di Indonesia berada pada kisaran 47 683 681, pada tahun 2009 sebesar 52 767 093, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 61 078 188 (Booklet Badan Pusat Statistik, Agustus 2012).

Dianggap sebagai biang kemacetan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah pengendara sepeda motor di jalan. Bahkan pemerintah daerah Bali mengeluarkan kebijakan Zero Growth atas penjualan sepeda motor (JPNN, 2013).

Jika kebijakan pengurangan penggunaan sepeda motor tersebut diimplikasikan, maka akan berdampak pada banyak pihak, baik masyarakat umum, produsen, dan para karyawan. Karena itu, penting kiranya bagi pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam perumusan kebijakan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan pro dan kontra setelah diimplikasikan di lapangan. Sebagaimana dalam model kebijakan George C Edward III yang mengemukakan adanya faktor penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik, maka dalam perancangan dan implementasi kebijakan, komponen kebijakan publik yang harus diperhatikan komunikasi (mengomunikasikan tujuan dan kepentingan, survei, konsultasi, dan sebagainya), sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Yang ditambahkan oleh Meter dan Horn bahwa implementasi kebijakan meliputi standar dan tujuan, sumberdaya, dan kondisi lingkungan.

Ironi Kebijakan Kondomisasi dalam Pekan Kondom Nasional Indonesia

Surabaya, CocoNotes - Setelah pagi tadi saya menulis opini di Kompasiana, baru saja saya menerima broadcast dari BB Group terkait kebijakan Pekan Kondom Nasional yang digagas oleh Kementarian Kesehatan dan dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) serta salah satu produsen kondom selama sepekan, yaitu tanggal 1 hingga 7 Desember 2013, sebagai rangkaian peringatan hari AIDS sedunia di Indonesia.

Berikut kutipan broadcast BB Group tersebut (ejaan sudah saya edit):

Saya sangat malu punya Menteri Kesehatan yang Pro Terhadap Seks Bebas. Visi Utamanya mengkondomisasi Indonesia. Anda bisa bayangkan Mahasiswa atau anak muda yang Nikah muda justru di Hujat bahkan BKKBN mengkampanyekan Gerakan KB dan anti nikah muda wanita min 21 dan pria 25 tahun. Sedangkan bus kondom kini sudah masuk ke kampus UGM mereka hendak membagikan kondom gratis dan mensosialisasikan kondom dan parahnya lagi ini semua dibiayai negara. Bukan itu cara untuk mengurangi HIV tapi dengan Pembinaan moral untuk membentuk generasi yang mulia. Ada pemahaman yg salah tentang “safe sex“ itu apa. Seakan-akan safe sex itu boleh melakukan hubungan pasutri dengan siapa saja asal pakai kondom. Padahal, safe sex yang benar itu adalah: 

• Kalau belum menikah, jangan melakukan hubungan suami isteri
• Kalau sudah menikah, setialah dengan pasangan. 

Tambahan:

Kondom tidak mampu menangkal virus HIV/AIDS. Pada konferensi AIDS se-dunia di Chiangmai, Thailand 1995 diumumkan hasil penelitian ilmiah, bahwa kondom tidak dapat mencegah penularan HIV/AIDS. Sebab ukuran pori-pori kondom jauh lebih besar dari ukuran virus HIV/AIDS. "Ukuran pori-pori kondom sebesar 1/60 mikron dalam kondisi normal dan membesar menjadi 1/6 mikron saat dipakai. Sedangkan ukuran virus HIV hanya 1/250 mikron. Jelas virus HIV sangat mudah bebas keluar masuk melalui pori-pori kondom. Maka, ketika pemerintah mengatakan kondomisasi dapat menangkal penularan virus HIV/AIDS itu jelas program menyesatkan dan membodohi masyarakat,"

Nah, jika saya bilang dalam opini saya di Kompasiana pagi tadi bahwa kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut merupakan arus pendek dalam sebuah kebijakan publik yang akan menyulut konsleting yang berdampak buruk di kemudian hari. Jika dibaratkan kalau di Indonesia tengah terjadi kebakaran hutan besar-besaran (akibat gelombang budaya bebas dalam segala hal, termasuk free sex, buadaya pacaran bebas), maka kebijakan kondomisasi tersebut belum bisa disebut sebagai cara tepat untuk meredam kebakaran hutan yang melanda hutan di negeri ini, tetapi justeru menambahkan bensin atau minyak tanah yang seolah-olah menyiramkan hawa segar karena berbentuk cairan seperti air, tetapi tidak mampu meredam kebakaran hutan yang terjadi, yang justru akan semakin merusak hutan dengan lebih cepat. Karena free sex akan menjadi semakin merata, sementara Pekan Kondom Nasional hanya berlaku sepekan, yang akan dibaca oleh para remaja, pemuda dan pemudi sebagai isyarat diperbolehkannya free sex asal .... pakai kondom. Selanjutnya? Bisa dibayangkan kondisi negeri ini ke depan ....