Tingginya Gaji dan Merahnya Prestasi Dewan

Tidak Sempat Menoleh Kepada Calon Wakilnya (Pic. CocoNotes/Maret 2014, Surabaya)

Surabaya, CocoNotes - Secara teoritis dan bahkan telah banyak dikaji secara empiris, dinyatakan bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja dan kinerja. Artinya, semakin tinggi kompensasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula prestasi kerja dan kinerja individu yang dihasilkan.
Berikut adalah rincian pendapatan anggota DPR RI:

• Gaji Pokok                     :  Rp15.500.000,-
• Tunjangan listrik            :  Rp  5.500.000,-
• Tunjangan aspirasi         :  Rp  7.200.000,-
• Tunjangan kehormatan  :  Rp  3.150.000,-
• Tunjangan komunikasi  :  Rp12.000.000,-
• Tunjangan pengawasan :  Rp  2.100.000,-
• TOTAL                :  Rp46.000.000,-  (Sumber: Dokumentasi RCTI, dalam Seputar Indonesia Malam, 7 Maret 2014)

Jumlah tersebut belum termasuk kompensasi lain-lain, seperti uji kepatutan dan kelayakan, studi banding, dan lain-lain. Jika dijumlah secara keseluruhan, kompensasi anggota DPR bisa mencapai Rp1 Milyar per tahun.

Namun, demikian, postulat yang menyebutkan bahwa kompensasi akan memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja tidak berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Meskipun gaji/kompensasi yang diterima mencapai 17 kali lipat pendapatan per kapita, tetapi kinerja DPR sangat rendah. Rasio gaji DPR di Indonesia dengan pendapatan per kapita ini mendudukkan Indonesia pada peringkat keempat setelah Nigeria (116%), Kenya (76%), dan Ghana (30%).

Bahkan, berdasarkan berita yang dilansir RCTI, 7 Maret 2014, disebutkan bahwa pada periode 2009-2014, DPR hanya menyelesaikan 30 persen dari target kinerja yang seharusnya diselesaikan. Sebuah capaian kerja yang cukup atau sangat rendah, karena selain tingkat pencapaian yang rendah tersebut, juga diikuti dengan reputasi anggota dewan yang buruk, seperti sebagai sarang koruptor yang memakan hak rakyat yang telah menitipkan kepercayaan kepada mereka, ditemukannya absentia saat sidang paripurna, anggota DPR yang berselingkuh, tidak serius saat sidang (asyik bermain hp, menyaksikan video mesum). Belum lagi ragam sandiwara atau pentas menggelikan yang sering ditampilkan anggota dewan melalui media, baik elektronik maupun cetak.